Ingin Ikut Proyek Pemerintah? Cek Syarat Mendirikan PT – 081326497675

Syarat Dasar PT untuk Ikut Proyek Pemerintah

PT Harus Memiliki Legalitas Usaha

Salah satu syarat proyek pemerintah PT yang perlu diperhatikan adalah kelengkapan legalitas badan usaha. PT perlu memiliki dokumen pendirian dan administrasi usaha yang sesuai agar dapat mengikuti proses pengadaan pemerintah.

Beberapa legalitas yang perlu disiapkan meliputi:

• Akta pendirian PT.
• SK pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum.
• NPWP perusahaan.
• NIB yang diterbitkan melalui OSS.
• Perizinan berusaha sesuai bidang usaha.
• Dokumen tambahan apabila proyek atau bidang usaha mensyaratkannya.

Ketentuan mengenai pendirian PT mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang telah mengalami perubahan melalui ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Selain itu, pastikan data perusahaan konsisten antara akta, NIB, NPWP, dan dokumen pengadaan. Dengan begitu, PT dapat mengurangi kendala administratif ketika mengikuti tender atau pengadaan pemerintah.

Tentukan Bidang Usaha Sesuai Proyek

Setelah legalitas dasar tersedia, PT perlu menentukan bidang usaha yang sesuai dengan target proyek. Syarat proyek pemerintah PT tidak hanya berkaitan dengan status badan hukum, tetapi juga kesesuaian kegiatan usaha dengan pekerjaan yang akan ditawarkan.

Karena itu, tentukan KBLI berdasarkan kegiatan bisnis yang benar-benar dijalankan. PT yang menargetkan proyek konstruksi, misalnya, perlu memilih KBLI konstruksi sesuai jenis pekerjaannya. Sementara itu, PT supplier perlu memilih KBLI perdagangan yang sesuai dengan barang yang ditawarkan.

NIB dan KBLI Harus Sesuai

NIB menjadi identitas pelaku usaha dalam sistem OSS. Karena itu, PT perlu memastikan kegiatan usaha yang tercantum pada NIB sesuai dengan bidang pekerjaan yang ditargetkan.

Ketentuan perizinan berusaha saat ini mengacu pada PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Oleh sebab itu, perusahaan perlu memperhatikan jenis perizinan yang muncul berdasarkan kegiatan usaha dan tingkat risikonya.

Pemilihan KBLI juga penting karena setiap paket pengadaan dapat memiliki persyaratan usaha yang berbeda. Jadi, jangan memilih KBLI hanya berdasarkan nama proyek. Periksa uraian pekerjaan dan sesuaikan dengan kegiatan usaha PT.

Pilih KBLI Sesuai Kegiatan Bisnis

Sebagai contoh, PT yang bergerak dalam konstruksi perlu memilih klasifikasi usaha sesuai jenis pekerjaan, seperti konstruksi gedung, jalan, atau pekerjaan khusus lainnya. Sedangkan PT supplier perlu memilih KBLI perdagangan berdasarkan kelompok barang yang diperjualbelikan.

Dengan legalitas, NIB, dan KBLI yang sesuai, PT dapat menyiapkan dokumen usaha secara lebih terarah sebelum mengikuti proyek pemerintah.

KBLI yang Sesuai dengan Bidang Proyek

Contoh KBLI untuk PT yang Menargetkan Proyek Pemerintah

PT perlu memilih KBLI sesuai kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan. Kesesuaian KBLI penting karena persyaratan setiap paket pengadaan dapat mencantumkan bidang atau klasifikasi usaha tertentu.

Berikut beberapa contoh KBLI yang dapat menjadi referensi:

Bidang Usaha	Contoh KBLI	Kegiatan Usaha
Konstruksi gedung hunian	41011	Konstruksi Gedung Hunian
Konstruksi gedung perkantoran	41012	Konstruksi Gedung Perkantoran
Konstruksi jalan	42101	Konstruksi Jalan
Perdagangan besar bahan konstruksi	46739	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi, Perkakas, Perlengkapan Perpipaan dan Peralatan Pemanas
Perdagangan besar mesin dan peralatan	46599	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya
Aktivitas konsultasi komputer	62021	Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer
Aktivitas pemrograman komputer	62019	Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya

Contoh tersebut menunjukkan bahwa syarat proyek pemerintah PT dapat berkaitan dengan kesesuaian bidang usaha perusahaan. Namun, perusahaan tetap perlu mencocokkan KBLI dengan uraian pekerjaan dan persyaratan pada paket pengadaan yang ingin diikuti.

KBLI untuk PT Bidang Konstruksi

PT yang menargetkan proyek konstruksi perlu memilih KBLI berdasarkan jenis pekerjaan. Misalnya, perusahaan yang mengerjakan pembangunan gedung dapat menggunakan KBLI konstruksi gedung yang sesuai, sedangkan perusahaan yang mengerjakan jalan perlu memilih klasifikasi usaha konstruksi jalan.

Selain KBLI, perusahaan konstruksi juga perlu memperhatikan perizinan berusaha dan persyaratan khusus sektor konstruksi sesuai jenis kegiatan serta proyek yang ditargetkan.

KBLI untuk PT Supplier atau Perdagangan

PT yang ingin menjadi supplier pemerintah perlu memilih KBLI berdasarkan jenis barang yang diperdagangkan. Misalnya, supplier bahan konstruksi harus menggunakan klasifikasi perdagangan yang sesuai dengan barang yang di jual.

Karena itu, jangan menentukan KBLI hanya berdasarkan nama proyek. Periksa uraian pekerjaan, jenis barang atau jasa, serta persyaratan kualifikasi dalam dokumen pengadaan. Dengan begitu, PT dapat menyesuaikan legalitas usaha dengan target proyek secara lebih tepat.

Persiapan PT Sebelum Mengikuti Proyek Pemerintah

Checklist Legalitas PT Sebelum Ikut Proyek

Sebelum mengikuti proyek pemerintah, pastikan seluruh legalitas PT sudah lengkap dan sesuai dengan bidang usaha. Jangan menunggu sampai menemukan tender baru mulai mengurus dokumen karena proses persiapan dapat membutuhkan waktu.

Periksa beberapa hal berikut:

• Akta pendirian dan SK pengesahan PT sudah tersedia.
• NIB PT sudah terbit melalui OSS.
• KBLI pada NIB sesuai dengan kegiatan usaha.
• NPWP perusahaan sudah tersedia.
• Perizinan tambahan sudah terpenuhi jika bidang usaha memerlukannya.
• Data PT konsisten pada akta, NIB, NPWP, dan dokumen lainnya.
• Persyaratan khusus pada paket pengadaan sudah di periksa.

Selain itu, pastikan kemampuan perusahaan juga sesuai dengan persyaratan paket yang di tuju. Setiap proyek pemerintah dapat memiliki ketentuan berbeda, sehingga PT perlu memeriksa dokumen pengadaan sebelum mengikuti proses tender.

Urus Legalitas PT untuk Mendukung Target Proyek Pemerintah

Memenuhi syarat proyek pemerintah PT tidak hanya berarti memiliki badan hukum. Perusahaan juga perlu menyesuaikan bidang usaha, KBLI, NIB, dan perizinan dengan kegiatan yang akan di jalankan.

Jika Anda baru mendirikan PT dan ingin menargetkan proyek pemerintah, siapkan legalitas usaha sejak awal. Dengan dokumen yang sesuai, Anda dapat lebih mudah menyesuaikan persyaratan administrasi ketika menemukan proyek yang relevan.

Urus Izin Usaha di POPJASA dan siapkan legalitas PT sesuai kebutuhan bisnis Anda. Tim POPJASA dapat membantu proses pendirian PT, pengurusan NIB, serta konsultasi pemilihan KBLI.

📞 Kontak POPJASA
Phone : (031) 5917359
Telp/WA : 0813-2649-7675
Email : popjasa@gmail.com

📍 Cabang POPJASA :
– Surabaya (Pusat)
Ruko Mezanine, Jl. Nginden Semolo No.25 Blok A, Nginden Jangkungan, Kec. Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur 60118
– Tangerang
Creya Coworking Space Lt. 4, Jl. Raya Serpong No. 39, Kota Tangerang Selatan, Banten 15325
– Semarang
SoVoism (Rental Office & Virtual Office) Jalan Dokter Cipto No. 18-20, Kebonagung, Semarang Timur, Kota Semarang 50126
– Mojokerto
Jl. Wijaya Kusuma Barat, RT/RW:001/005, Kel. Sooko Kec. Sooko, Kabupaten Mojokerto, 61361

Cabang lainnya : Malang, Solo, Yogyakarta, Bandung, Makassar