Ingin Punya Izin Usaha Makanan? Cek Syarat dan Cara Urus Terbaru 2026 – 081326497675

Legalitas yang Dibutuhkan untuk Usaha Makanan

NIB Menjadi Legalitas Dasar Usaha

Pemilik usaha makanan perlu memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai salah satu legalitas dasar. NIB berfungsi sebagai identitas usaha dan dapat diurus melalui sistem OSS sesuai kegiatan bisnis yang dijalankan.

Saat mengurus NIB, pemilik usaha perlu menentukan KBLI yang sesuai dengan kegiatan usaha makanan. Pilihan KBLI akan berkaitan dengan jenis kegiatan usaha serta perizinan lanjutan yang perlu dipenuhi.

Beberapa data yang perlu disiapkan antara lain:

KTP & NPWP pemilik atau pengurus usaha
Nomor telepon dan email aktif
Alamat lokasi usaha
Jenis produk atau kegiatan usaha
KBLI sesuai bidang usaha

Setelah NIB terbit, pemilik usaha perlu mengecek apakah kegiatan tersebut memiliki kewajiban Sertifikat Standar atau perizinan tambahan berdasarkan tingkat risiko usaha.

PIRT atau Izin Edar Sesuai Jenis Produk

NIB tidak otomatis menjadi satu-satunya legalitas untuk semua produk makanan. Jika usaha memproduksi dan menjual makanan olahan, pemilik usaha perlu mengecek kebutuhan legalitas produk berdasarkan karakteristik makanan yang dibuat.

Untuk produk pangan tertentu yang memenuhi ketentuan industri rumah tangga, pelaku usaha dapat membutuhkan SPP-IRT. Sementara itu, produk yang termasuk kategori tertentu dapat membutuhkan izin edar BPOM.

Karena itu, pemilik usaha perlu memperhatikan:

Jenis makanan yang diproduksi
Cara dan lokasi produksi
Jenis kemasan
Masa simpan produk
Cara produk diedarkan
Skala produksi dan kegiatan usaha

Legalitas Berdasarkan Jenis Usaha Makanan

Restoran, Rumah Makan, dan Kedai

Usaha restoran, rumah makan, atau kedai perlu mencantumkan kegiatan usaha yang sesuai dalam NIB. Pemilik usaha juga perlu mengecek persyaratan perizinan berdasarkan KBLI dan tingkat risiko kegiatan tersebut.

Legalitas yang umumnya perlu diperhatikan meliputi:

NIB
KBLI yang sesuai
Sertifikat Standar apabila dipersyaratkan
Persyaratan atau izin tambahan sesuai kegiatan dan lokasi usaha

Katering dan Produksi Makanan

Usaha katering memiliki karakteristik kegiatan yang berbeda dengan restoran atau kedai. Karena itu, pemilik usaha perlu memilih KBLI yang sesuai dengan kegiatan penyediaan makanan yang di jalankan.

Selain NIB, cek pula apakah kegiatan membutuhkan Sertifikat Standar atau pemenuhan persyaratan lain berdasarkan tingkat risiko.

Untuk usaha yang memproduksi makanan kemasan, pemilik juga perlu mengecek kebutuhan SPP-IRT atau izin edar BPOM sesuai jenis produk. Dengan begitu, legalitas usaha dan legalitas produk dapat di penuhi secara tepat.

Dasar Hukum Perizinan Usaha Makanan

Pengurusan legalitas usaha mengikuti sistem perizinan berusaha berbasis risiko. Salah satu dasar hukumnya adalah PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Karena tingkat risiko setiap kegiatan berbeda, kebutuhan izin usaha makanan juga tidak bisa di samaratakan. Pemilik usaha perlu menentukan KBLI terlebih dahulu agar dapat mengetahui kewajiban perizinan yang tepat.

Syarat Mengurus Izin Usaha Makanan

Dokumen yang Perlu Disiapkan

Sebelum mengurus Izin Usaha Makanan, pemilik usaha perlu menyiapkan data sesuai jenis bisnis yang di jalankan. Untuk pengurusan NIB melalui OSS, beberapa data yang umumnya di perlukan meliputi:

KTP & NPWP pemilik atau pengurus usaha
Alamat lengkap lokasi usaha
Nama dan kegiatan usaha
Jenis produk makanan yang dijual atau di produksi
KBLI sesuai kegiatan usaha

Jika usaha memproduksi atau menjual makanan kemasan, siapkan juga informasi produk untuk mengetahui kebutuhan legalitas pangan tambahan.

Persyaratan Berdasarkan Kegiatan Usaha

Kebutuhan Izin Usaha Makanan dapat berbeda berdasarkan kegiatan bisnis. Restoran, kedai, katering, produsen makanan olahan, dan perdagangan makanan memiliki persyaratan yang tidak selalu sama.

Karena itu, pemilik usaha perlu memastikan kegiatan dalam NIB sesuai dengan aktivitas bisnis. Setelah itu, cek tingkat risiko untuk mengetahui apakah usaha membutuhkan Sertifikat Standar atau perizinan tambahan.

Pilihan Badan Usaha untuk Bisnis Makanan

NIB untuk Pelaku Usaha

Pelaku usaha makanan dapat mengurus NIB sesuai kegiatan bisnis melalui OSS. NIB menjadi identitas pelaku usaha sekaligus bagian dari legalitas dasar untuk menjalankan kegiatan usaha.

Untuk usaha skala kecil, pemilik dapat menyesuaikan bentuk legalitas dengan kebutuhan bisnis. Namun, pemilik tetap perlu memperhatikan KBLI dan perizinan yang berlaku untuk kegiatan usahanya.

PT Perorangan, CV, atau PT

Jika membutuhkan badan usaha, pemilik bisnis makanan dapat memilih bentuk usaha sesuai kondisi dan rencana pengembangan bisnis.

PT Perorangan dapat menjadi pilihan bagi satu orang yang memenuhi ketentuan pendirian perseroan. CV dapat di gunakan oleh usaha yang di dirikan oleh beberapa pihak dengan struktur sekutu. Sementara itu, PT memiliki struktur perseroan dengan pemegang saham.

Ketentuan PT mengacu pada UU No. 40 Tahun 2007, sedangkan administrasi pendaftaran CV antara lain mengacu pada Permenkumham No. 17 Tahun 2018.

KBLI yang Sesuai untuk Usaha Makanan

Contoh KBLI Berdasarkan Kegiatan Usaha

Pemilihan KBLI harus mengikuti aktivitas bisnis yang benar-benar di jalankan. Berikut beberapa contoh bidang usaha yang berkaitan dengan makanan:

Jenis Usaha	Contoh Kegiatan	KBLI
Restoran	Menyediakan dan menyajikan makanan untuk konsumen	56101
Rumah makan	Menyediakan makanan dan minuman untuk konsumen	56102
Kedai makanan	Menjual makanan siap konsumsi	56103
Katering	Menyediakan makanan berdasarkan pesanan	56290
Industri roti	Memproduksi roti dan produk sejenis	10710
Industri kue	Memproduksi kue dan produk bakery tertentu	10712
Industri makanan olahan	Memproduksi makanan lainnya	10799

Catatan: Kode KBLI perlu di sesuaikan dengan kegiatan usaha yang sebenarnya dan klasifikasi KBLI yang berlaku saat pengurusan melalui OSS.

Mengapa Pemilihan KBLI Penting?

KBLI menentukan kegiatan usaha yang tercatat dalam NIB. Selain itu, KBLI berkaitan dengan tingkat risiko dan kewajiban perizinan yang harus di penuhi.

Karena itu, jangan memilih KBLI hanya berdasarkan nama produk. Pastikan kode yang di gunakan benar-benar menggambarkan aktivitas usaha agar legalitas bisnis sesuai dengan kegiatan yang di jalankan.

Dasar Hukum Izin Usaha Makanan

Regulasi yang Perlu Diperhatikan

Perizinan usaha mengacu pada sistem berbasis risiko, salah satunya melalui PP No. 5 Tahun 2021. Untuk badan usaha, ketentuan PT mengacu pada UU No. 40 Tahun 2007, sedangkan pendaftaran CV antara lain mengacu pada Permenkumham No. 17 Tahun 2018.

Untuk produk pangan, pelaku usaha juga perlu memenuhi ketentuan keamanan dan peredaran pangan sesuai jenis produknya.

Cara Mengurus Izin Usaha Makanan

Tahapan Pengurusan melalui OSS

Setelah menentukan jenis usaha dan KBLI, pemilik usaha dapat mulai mengurus Izin Usaha Makanan melalui OSS. Secara umum, tahapannya meliputi:

Menyiapkan data dan dokumen usaha.
Menentukan KBLI sesuai kegiatan bisnis.
Membuat atau masuk ke akun OSS.
Mengisi data usaha dan lokasi kegiatan.
Mengurus dan menerbitkan NIB.
Mengecek tingkat risiko serta perizinan tambahan.
Memenuhi persyaratan Sertifikat Standar atau legalitas produk jika di perlukan.

Pastikan seluruh data yang di masukkan sesuai dengan kondisi usaha. Kesalahan memilih KBLI atau mengisi kegiatan usaha dapat memengaruhi perizinan yang harus di penuhi.

Kesalahan yang Perlu Dihindari

Pemilik usaha sebaiknya tidak menganggap bahwa semua bisnis makanan memiliki kebutuhan izin yang sama. Beberapa kesalahan yang sering terjadi antara lain:

Memilih KBLI yang tidak sesuai dengan kegiatan usaha.
Menganggap NIB sudah mencakup seluruh izin produk makanan.
Tidak mengecek tingkat risiko usaha.
Mengabaikan kebutuhan SPP-IRT atau izin edar untuk produk tertentu.
Menggunakan data usaha yang tidak sesuai saat mengurus legalitas.

Urus Izin Usaha Makanan di POPJASA

Mengurus Izin Usaha Makanan tidak perlu di lakukan sendiri. POPJASA siap membantu pemilik usaha menentukan kebutuhan legalitas berdasarkan jenis kegiatan, mulai dari KBLI, NIB, hingga perizinan tambahan yang di perlukan.

Anda juga bisa berkonsultasi terlebih dahulu untuk mengetahui legalitas yang sesuai dengan usaha makanan yang sedang di jalankan.

Mau usaha makanan segera punya legalitas yang sesuai? Urus Izin Usaha di POPJASA.

📞 Kontak POPJASA
Phone : (031) 5917359
Telp/WA : 0813-2649-7675
Email : popjasa@gmail.com

📍 Cabang POPJASA :
– Surabaya (Pusat)
Ruko Mezanine, Jl. Nginden Semolo No.25 Blok A, Nginden Jangkungan, Kec. Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur 60118
– Tangerang
Creya Coworking Space Lt. 4, Jl. Raya Serpong No. 39, Kota Tangerang Selatan, Banten 15325
– Semarang
SoVoism (Rental Office & Virtual Office) Jalan Dokter Cipto No. 18-20, Kebonagung, Semarang Timur, Kota Semarang 50126
– Mojokerto
Jl. Wijaya Kusuma Barat, RT/RW:001/005, Kel. Sooko Kec. Sooko, Kabupaten Mojokerto, 61361

Cabang lainnya : Malang, Solo, Yogyakarta, Bandung, Makassar